Kegiatan workshop oleh Lembaga Pelkesi dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana untuk kelompok rentan dalam hal ini di kelurahan Kudamati dan kelurahan benteng kecamatan Nusaniwe, Jumat, (20/5).
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku, Benediktus Sarkol, menjelaskan bahwa keberadaannya dalam kegiatan ini dalam rangka Perwakilan Maluku menerbitkan semua lembaga sebagai mitra dalam rangka pemajuan penegakan atas hak kemanusiaan.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian bpk/ibu dalam hal ini yang telah diselenggarakan oleh teman-teman kita, ini bagi kami merupakan suatu motivasi baik dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya adalah aspek kesehatan, yang sekarang pasca pandemi ini banyak persoalan kesehatan yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sarkol mengatakan melalui forum ini, mungkin hal-hal yang bisa disampaikan dalam rangka penegakan hak asasi atas kesehatan sehingga masyarakat sedikit terpaut akan kesehatannya. Apalagi khususnya bagi kaum perempuan dan anak.
“Sedikit saya menjelaskan bahwa lembaga penguasaan republik indonesia adalah lembaga yang setara dengan lembaga yang lain, namun dia independent,” imbuhnya.
Lebih jelas lagi bahwa lembaga Pelkesi ini sepintas dan setara dengan KPK dan seterusnya. yaitu melakukan pemantauan biasa disebut investigasi, mediasi.
Saya pikir ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk memastikan hal-hal kesehatan masyarakat muda. terkhususnya yang ada di 2 puskesmas. Teman-teman baik dari tenaga medis kiranya fokus untuk memastikan hak – hak kesehatan,” tuturnya.
Harapannya kegiatan ni bukan hanya berakhir disini tapi ada kelanjutan sehingga punya program-program yang mungkin menjadi catatan. Lembaga kesehatan ini bergerak untuk isu-isu kesehatan nasional dan memiliki program di tiga wilayah itu Sumba Barat, Sumba Timur dan Maluku. Maluku di kota Ambon. Wilayah kerja di Kota Ambon itu di dua kelurahan, Kelurahan Benteng dan Kelurahan Kudamati. Karena memiliki tingkat stuntingnya masih tinggi di Kota Ambon. Ini memang rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk 2 kelurahan ini. Mitra kerjanya adalah RS Sumber Hidup. Ada 2 hal yang akan coba difasilitasi, yang pertama memperkuat RS Sumber hidup menjadi RS yang terakreditasi dan ke 2 memperkuat wilayah dampingan.
“Untuk kegiatan hari ini kami akan mencoba untuk membuat workshop yang berhubungan dengan peran desa dalam upaya penurunan resiko bencana,” tutupnya.
