Ketua Sinode GPM Terima Kunjungan KPAI Pusat

Anggota Komisioner KPAI, Silvana Apituley, Aris Adi Leksono dan Asisten Analis Pengawas KPAI, Fadila N. A, bersama dengan Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) Maluku, Ismail Kaliky siang tadi mengunjungi kantor Sinode GPM.

Kedatangan Komisioner KPAI ini disambut oleh Ketua Sinode GPM, Elifas Tomix Maspaitella, M.Si – bersama Sekretaris Umum Sinode GPM, Pendeta S. I Sapulette, Wakil Ketua I, Pendeta Lenny Bakarbessy/R, Wakil Ketia II, Pendeta H. Hetharie, Wakil Sekretaris Umum MPH, Pendeta Dr. Rudolf Rahabeat, M.Hum dan Anggota MPH, Pdt. Yohanis Colling.

Apituley mengungkapkan, selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga lebih khusus untuk membahas pendidikan anak-anak Kariu yang yang terimbas konflik sosial pada 2022 lalu.

Sebelumnya, KPAI telah melakukan visitasi ke desa Aboru, dan meninjau kondisi warga Kariu. Berdasarkan hasil tinjauan, ada banyak hal yang mesti cepat ditanggulangi, salah satunya pendidikan anak.

“KPAI telah mendengar sekian banyak kebutuhan anak-anak. Kami akan mem-follow up  di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten, sebagian di nasional. Kami akan menyurat pada kementerian lembaga terkait unuk memastikan hak anak-anak ini terpenuhi. Aman, nyaman, tumbuh kembang, pendidikan, pengasuhan, yang akan kami minta perhatian dari pemerintah,” ungkap Apituley.

Sementara itu, Aris Adi Leksono mengatakan, KPAI apresiasi langkah-langkah yang dilakukan GPM. Ini akan menjadi Isu utama KPAI yang mengarah pada resolusi konflik jangka panjang. Terutama untuk pendidikan anak-anak, pada 90 anak-anak yang sekarang bersekolah di sekolah Rehoboth, baginya mereka harus diselamatkan.

Terkait masalah Dapodik anak-anak, sudah terselesaikan. Hal ini dimaksimalkan karena terkait dengan dana BOS. Dalam waktu dekat, akan ada Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Pihak KPAI meminta gereja untuk terus mengingatkan pemerintah terkait dengan user name dan password Dapodik para siswa, sehingga mereka tidak perlu lagi kembali ke Kariu untuk melaksanakan ANBK.

Masalah lainnya, terkait ketersediaan tenaga guru yang terbatas. Di Kariu hanya ada 11 guru dan hanya baru 3 yang menerima sertifikasi. Untuk itu diharapkan agar 9 lainnya juga dapat memperoleh hak yang sama.

Apituley menambahkan bahwa masalah pendidikan anak Kariu ini sudah dilaporkan kepada menteri pendidikan.  “Untuk follow up teknis perlu data, analisis yang akurat. Itu sebabnya kami datang ke lapangan dan menemui berbagai macam pihak,” imbuhnya.

Sementara itu, Pendeta Maspaitella menanggapi, bahwa perhatian kepada anak-anak Kariu itu sudah berlangsung dari awal konflik hingga saat ini. Proses pemindahan anak-anak sekolah Kariu ke sekolah Rehoboth juga diinisiasi oleh GPM. GPM mengambil tindakan ini karena lambatnya pergerakan yang dilakukan oleh Pemerindah Daerah.

“Memang betul, bahwa untuk memahami kondisi sebaiknya datang dan lihat sendiri. Kami jenuh memberi laporan kemana-mana. Kesannya laporan kami tidak valid karena tidak ada follow up. Jangan jauh-jauh ke jakarta, laporan kami tidak follow up. Anak-anak Kariu semenjak peristiwa terjadi, kita sudah menyampaikan masalah pendidikan mereka. Karena di Aboru itu kondisinya tidak aman, dan jalannya jauh. Siapa yang mau ajar mereka? Ruangan kelas terbatas. Kami memindahkan mereka ke Ambon karena kami tahu pemerintah tidak akan follow up. Saya panggil pengurus pusat YPPK supaya diambil langsung dan kita berproses untuk mereka datang ke Ambon,” tutur Maspaitella.

Bukan hanya sekolah, tetapi rumah staf sinode juga dipakai untuk tempat tinggal anak-anak Kariu. Semuanya agar mereka dapat melanjutkan pendidikan yang layak.

Usaha dan perhatian dari GPM ini berbuah baik, menteri PUPR akan membangun asrama bagi Sitanala Learning Center (SLC) milik YPPK. Pembangunnanya juga diusahakan rampung pada tahun depan.