GPM Dan Pemkab Buru Sepakat Kolaburasi Demi Buru Tangguh Pangan
GPM Dan Pemkab Buru Sepakat Kolaburasi Demi Buru Tangguh Pangan
Klasis GPM Buru baru saja menggelar Sidang ke-40 di Jemaat GPM Waekose (10/3-2024). Dalam pidatonya, Ketua Klasis GPM Buru, Pdt. Wendhel F. Lesbassa, M.Th menerangkan tentang berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius seperti jalan raya menuju daerah Danau Rana yang saat ini terputus, renovasi gereja di Shavana Jaya, masalah pendidikan bagi masyarakat di pegunungan, soal-soal kesehatan, dan pengelolaan pangan lokal demi membangun ketahanan pangan daerah.
Lesbassa juga mengingatkan bahwa pengelolaan potensi kekayaan alam di Buru harus memperhatikan keseimbangan ekologis melalui pola-pola kerja yang ramah lingkungan. Kesatuan ekologis menjadi hal penting, bagi Lesbassa, sebagai cara melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan hutan. Sebab itu ia mengkritisi dampak ikutan seperti sampah B3 pada lokasi-lokasi pertambangan yang secara langsung merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya.
Tentang ketahanan pangan daerah juga ditegaskan oleh Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. E.T. Maspaitella, dengan meminta Penjabat Bupati, para Camat dan Kepala Desa untuk berkolaborasi bersama. Hal itu, menurut Maspaitella menjadi aktifitas pokok yang akan dilakukan GPM di semua Jemaat, sebagai cara mengantisipasi dampak inflasi global yang sudah terjadi saat ini.
"Kami ingin hotong berjaya, sebab hotong bukan saja merupakan tanaman pangan khas Buru melainkan simbol dari jatidiri orang Buru", kata Maspaitella. Ia menjelaskan bahwa pilihan pada pangan lokal sudah dilakukan GPM sejak tahun 2005, agar Maluku berdaulat secara ekonomi dengan hasil alam dari Maluku sendiri. Karena itu, masih kata Maspaitella, perlu kolaborasi antara gereja dengan pemerintah dan semua stakeholder dan masyarakat.
Menyambut semua itu, PJ. Bupati, Dr. Djamaluddin Salampessy memastikan bahwa gereja (GPM. red) adalah harapan pemerintah untuk memberi pencerahan kepada masyarakat di Buru. Ia meminta para Pendeta tidak henti-hentinya melakukan semua program pelayanan dan membina masyarakat atau warga jemaat.
Mengenai ketahanan pangan, Salampessy mengatakan bahwa tahun ini di Kabupaten Bueu padi over peoduksi 14.000 ton. Artinya harapan untuk ketanguhan pangan sudah diwujudkan dan butuh partisipasi rakyat agar kita bisa mencegah dampak negatif dari berbagai fenomena alam dan cuaca ekstrim saat ini.
Perlu kerjasama untuk SDG's sebab kita harus memiliki ketahanan pangan, terhindar dari kemiskinan, alam terjaga, ekosistem berkelanjutan. Perlu ada kolaborasi tanpa pilih kasih untuk menyatu membangun kebersamaan.
Kita di Buru harus mewujudkannya sebagai kekuatan bersama. Ada 82 desa, 32 desa persiapan, untuk maksud itu BUMDES harus berjalan, UMKM harus dipacu agar tumbuh melalui upaya produktif mengelola potensi pangan daerah yang tersedia.
Menurut Salampessy, kebutuhan yang berdampak pada inflasi adalah cabe dan sayur mayur. Jadi semoga Sidang Klasis ini bisa susun program sesuai kondisi riil wilayah supaya masyarakat bisa ciptakan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi kemiskinan, menambah nutrisi perangi stunting, sebab di Kabupaten Buru sampai tahun 2023 yang lalu angka stunting turun dari 33.7 menjadi 23.3 dan kemiskinan ekstrim turun dari 7 menjadi 2.5 %, dan bagi Salampessy itu juga berkat kolaborasi dengan GPM.
