Fokus Group Disscusion (FGD); Optimalisasi Penulisan Kurikulum dan Seri Bacaan Politik Warga Gereja
-
Ambon, sinodegpm.id – Yance Wenno, SH – Ketua Komisi Sosial, Politik dan Budaya, mengawali pengantarnya dalam FGD “Optimalisasi Penulisan Kurikulum dan Seri Bacaan,” dengan menyambut baik para narasumber dan peserta. Weni mengatakan, kegiatan ini penting bagi komisi Sosial, Budaya dan Politik di Sinode GPM. FGD berlangsung di ruang Komisi I, DPRD Provinsi Maluku.
“Komisi Politik ini sesungguhnya merupakan komisi yang baru. Ini hasil dari keputusan ke 38 Sidang Sinode GPM,” imbuhnya.
Selaku Ketua Komisi, Wenno memandang bahwa politik ini seharusnya mulai dibicarakan secara terbuka bagi gereja dan warga gereja. Harapannya melalui masukan narasumber dan terlebih khusus peserta FGD akan dituangkan dan dikemas untuk mengurus seri bacaan politik. Seri bacaan politik ini nantinya yang dapat di publikasikan dan dibaca oleh warga gereja. Lebih lanjut lagi, ini dapat menjadi referensi bagi bapak/ibu pendeta yang nantinya menyampaikan pemberitaan firman yang ada hubungannya dengan politik.
“Harapan kita juga, dengan ini warga gereja akan lebih memahami politik bahwa tidak semua cara dapat dihalalkan dalam politik tapi tujuan dari politik untuk meraih kekuasaan dan dari kekuasaan itu kita bisa mensejahterahkan masyarakat dimanapun kita berada,” tuturnya.
Sementara itu, dalam arahanya, Pendeta DR. Nancy Souisa/G berkata, “Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh H.M Kuitert, Everything is Politics BUT Politics is Not Everything.” Itu perspktif teologi yang memberi kepada kita penegasan bahwa cara gereja berada di dunia sangat-sangat harus memperhatikan dimensi politik.
“Jadi memang kesadaran ini sudah ada sejak lama namu konteks berubah dank arena itu gereja pun harus memberi respons yang cocok, memeberi respons yang transformatif di dalam kondisi seperti ini di tengah kondisi Indonesia yang plural yang sangat dinamis,” imbuhnya.
Pendeta Souisa menuturkan, gereja tidak bisa berleha-leha. Sebagai lembaga, gereja harus cepat tanggap. Warga gereja sudah berpartisipasi bahkan memikirkan cara-cara yang efektif sehingga dalam semua kesibukan, dalam semua pekerjaan yang multiple dalam hal ini sebagai politis dan pelayana di gereja tetap memikirkan cara efektif sehingga peran gereja sesuai tracknya bisa berjalan dengan baik.
Berikut penjelasan Pendeta Souisa terkait ajaran gereja. “Saya kutip 2 artikel dalam ajaran gereja yang memberi arahan bagi kita untuk melakukan tugas-tugas ini. Artikel ke 138 dari ajaran gereja kita tentang “Apakah Gereja Dapat Berpolitik?” dibagian itu tertulis, gereja sebagai lebaga dapat berpolitik dalam arti umum yaitu ikut serta menyampaikan pemikiran kritis dan konstruktif kepada pemerintah dan lembaga Negara tentang hal-hal yang menyangkut penegakan hukum, keadilan, kebenaran, HAM, Perdamain, dan kesejahtraan seluruh rakyat (Markus 1: 5, Lukas 4:18-21). Gereja melaksanakan politik kerajaan Allah yang membela hak orang tertindas. Gereja sebagai lembaga tidak boleh berpolitik praktis, yaitu bahwa poin memperoleh kekuasaan politk melalui partai politik atau lembaga-lembaga yang lain.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, berikutnya artikel 349 Bagimana misis gereja di bidang politik. Gereja diutus ke dalam dunia untuk menegakan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi karena itu keterlibatan gereja dalam mengupayakan kesejahtraan, keteraturan hidup, kenyamanan dan keadilan masyrakat adalah bagian dari perwujudan tugas gereja karena itu misi gereja menyangkut seluruh bidang kehidupan dan kebutuhan manusia termasuk bidang politik.
“Jadi itu paling tidak ada 2 hal yang mungkin bias menjadi semacam prinsip bagi kita. Perkembangan terakhir dari siding sinode kemarin hasil monitoring evaluasi memang pencapaian dalam saasaran peran Propertis GPM di bidang politik ini kurang dari target dan bahkan ada banyak kegiatan yang tidak berjalan,” imbuhnya.
Harapannya, penggunaan istilah optimalisasi ini ada akselerasi sehingga yang didapatkan bukan hanya bacaan tapi juga kurikulim dan meberikan penguatan dalam dimensi-dimensi yang berhubungan dengan politik ini. Kemudian, Indikator-indikator di PIPP/RIP dapat di akses oleh komisi sehingga menjadi pegangan bagi komisi dalam pengembangan kurikulum dan juga peserta yang akan terlibat dalam workshop serta penulisan.
Acara dilanjutkan dengan Penjelasan alur oleh Pendeta Leonore Titing/S (Kepala Biro Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya, dan pemaparan materi oleh DR. Poli Koritelu – Sosiologi Politik, Ibu. Dra. Amalia Taihutu (cand. DR) – Komunikasi Politik, Eki Sirdekut – Generasi Muda Gereja dan Politik, Eskalasi Politik dalam Pandangan Lembaga Survey – Lembaga Survey Tera Indopratama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama. (MCGPM-6)
